Kementerian PPN/Bappenas terus mengembangkan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) untuk menjaga daya dukung dan daya tampung SDA dan lingkungan termasuk tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tiga provinsi di Kalimantan, yaituKalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah siap mengikuti jejak tujuh provinsi yang sebelumnya telah melaksanakan penyusunan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon sesuai dengan RPJMN 2020-2024.
Untuk mendukung langkah ketiga provinsi tersebut, Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas bersama Global Green Growth Institute (GGGI), Sekretariat Nasional Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) dan Pemerintah Provinsi dimaksud mengadakan kick-off meeting dan workshop tentang penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBID) pada 25-26 Oktober 2022 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Acara kick-off meeting dibuka dengan sambutan oleh Bapak Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, Ph.D selaku Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, dan Bapak Hendrik Segah, perwakilan dari GGGI sebagai development partner LCDI.
Acara dilanjutkan dengan Diskusi Perencanaan Rendah Karbon di Daerah dengan beberapa narasumber seperti Erna Dewi Falina, ST, M.URP sebagai Analis Perencanaan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bappeda Prov. Kalimantan Selatan, Tri Minarni, ST, M.Si sebagai Subkoordinator Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Yatno Supriadi, SE sebagai Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Utara, Novarina, SP sebagai Subkoordinator Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kelautan Perikanan, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Irfan D. Yananto sebagai Perencana Pertama Direktorat Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas. Sesi diskusi yang berlangsung menjadi wadah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang perencanaan dokumen RPRKBID. Acara dilanjutkan dengan penyampaian dan penjelasan logframe penyusunan RPRKBID, kebutuhan data untuk PRK dan PBI, serta outline dokumen RPRKBID.
Pada hari kedua, acara difokuskan pada workshop mengenai konsep PRK dan PBI. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembagian kelompok berdasarkan sektor. Di sesi ini OPD di tiap sektor mendapat arahan dan dapat berdiskusi dengan para analis dari Sekretariat LCDI. Hal-hal yang dibahas termasuk sosialisasi mengenai sistematika, skema, tahapan dan model analisis Perencanaan PRKBI serta diskusi mengenai kebutuhan dan pemanfaatan data untuk penyusunan Sistem Dinamis provinsi guna menyusun dokumen RPRKBID.
Dengan diselenggarakannya acara kick-off meeting dan workshop ini, diharapkan para OPD ketiga provinsi telah memiliki persepsi dan pengetahuan yang sama agar penyusunan dokumen RPRKBID untuk Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati sebelumnya.
