Sektor Transportasi

Dalam RPJMN 2025-2029 sektor transportasi tidak ada target reduksi reduksi emisi sektor transportasi secara spesifik. Untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi terdapat subfokus PPN 03: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan yang merupakan bagian dari Program Prioritas (PP) 19: Pembangunan Rendah Karbon, khususnya pada Kegiatan Prioritas (KP) 01: Penurunan Emisi GRK Sektor Energi.

Kebijakan ini diturunkan ke dalam beberapa Rincian Output (RO) strategis, antara lain:

• RO Subsidi Angkutan Penumpang Buy the Service (BTS) Jabodetabek
• RO Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan
• RO Pembangunan SIstem Angkutan Umum Massal (Prioritas Nasional)
• RO Pembangunan Elektrifikasi Lintas Padalarang-Cicalengka
• RO Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Prioritas (di antaranya Palembang, Surakarta, Surabaya, Makassar, dll).

Dalam ENDC, mitigation measures untuk subsektor transportasi meliputi: 1) efisiensi energi; 2) biofuel; dan 3) CNG consumption/CNG fuelling station untuk transportasi publik.

Dalam SNDC, mitigation measures untuk subsektor transportasi meliputi: 1) efisiensi energi: manajemen energi, efisiensi energi dalam fasilitas dan infrastruktur transportasi, kendaraan listrik; 2) biofuel; 3) angkutan umum massal; 4) penggunaan bahan bakar rendah karbon; dan 5) energi terbarukan dalam infrastruktur transportasi.

Regulasi utama pendukung arah kebijakan sektor transportasi di antaranya:

• Perpres No. 55/2019 tentang percepatan program KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai)
• Perpres No. 79/2023 tentang percepatan program KBLBB untuk transportasi jalan
• PP No. 33/2023 tentang konservasi energi, yang mewajibkan manajemen energi di sektor transportasi dengan konsumsi ≥4000 TOE/tahun
• Kepmenhub KM No. 8/2023 yang berfokus pada penetapan aksi mitigasi perubahan iklim dalam sektor transportasi untuk mendukung capaian penurunan emisi GRK.

Penetapan baseline dan target sektor transportasi berpijak pada visi besar RPJPN 2025–2045 yang menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

• Dalam kerangka PP 19 Pembangunan Rendah Karbon, sektor transportasi berkontribusi pada target reduksi emisi GRK sektor energi sebesar 164 juta ton CO₂-Eq pada tahun 2025 (bersama sektor energi lainnya).
• Dalam kerangka ENDC, sektor ini mendukung penurunan emisi di bawah sektor energi, di mana transportasi diarahkan menyumbang ±5% dari total reduksi emisi energi nasional pada 2030. Salah satu target spesifiknya adalah penggunaan 1% campuran bioavtur (SAF) pada tahun 2027 yang memanfaatkan potensi limbah industri kelapa sawit (POME) dan minyak jelantah (UCO).
• Untuk sektor transportasi, SNDC menegaskan komitmen akselerasi elektrifikasi kendaraan dan pengembangan transportasi publik massal, dalam kerangka target emisi absolut sektor energi menggunakan baseline tahun inventarisasi 2019 sebesar 665.568 Gg CO₂e.

Berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) dan MPV Tahun 2024 dari KLHK, emisi sektor transportasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 165,8 MtCO2e, dengan potensi pengurangan emisi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1 Juta Ton CO2e melalui aksi mitigasi di sektor perkeretaapian dan bus massal.

Capaian lainnya, efektivitas angkutan publik massal menunjukkan layanan Buy The Service (BTS) di koridor Bekasi mencatatkan load factor hingga 106,03% dan Depok sebesar 75,38% (high performance). Selain itu, pertumbuhan populasi kendaraan listrik nasional mengalami lonjakan drastis dari 10 ribu unit pada tahun 2022 menjadi 170 ribu unit pada tahun 2025, yang didukung oleh fasilitasi industri KBLBB roda 2 dan roda 4 di dalam negeri.